Alasan VDNI dan OSS Syaratkan Swab untuk Calon TKL

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Konawe, Sukri Nur.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) sebelumnya telah mengubah salah satu kebijakannya dalam perekrutan calon tenaga kerja (TKL). Kebijakan tersebut, yakni syarat tes swab.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Konawe, Sukri Nur menjelaskan awalnya, syarat yang diberikan kepada calon TKL hanyalah tes rapid saat mereka telah lulus berkas dan akan memenuhi panggilan ke perusahaan. Namun kebijakan itu berubah tatkala ditemukannya salah seorang calon TKL yang coba memalsukan hasil tes rapidnya. Oknum yang bersangkutan saat itu menunjukan gejala reaktif. Belakangan statusnya menjadi pasien positif Covid-19.

Kabar itu pun sempat mengagetkan pihak perusahaan. Tak ingin kecolongan dan mengambil risiko yang besar, pihak perusahaan pun mengubah kebijakannya dari yang semula hanya tes rapid menjadi tes swab.

Semua calon TKL wajib swab dulu sebelum memenuhi panggilan ke perusahaan. Kebijakan itu pun segera dikomunikasikan pihak perusahaan ke Pemda Konawe selaku penyelenggara perekrutan calon TKL VDNI dan OSS.

“Jadi kebijakan terkait swab itu adalah kebijakan yang lahir dari perusahaan dalam rangka mengantisipasi risiko penularan Covid-19 di kawasan industri. Karena akan lebih rawan kalau ada karyawan yang terpapar, mengingat di sana itu ada belasan ribu pekerja,” ujarnya.

Mendapati kebijakan perusahaan yang dirasa akan membebani para calon TKL, Pemda pun berusaha melakukan lobi-lobi, meminta keringanan. Antara lain, meminta perusahaan untuk memberlakukan tes swab bagi calon TKL yang sudah lolos tes keterampilan saja. Akan tetapi, perusahaan tetap pada keputusannya, mengingat tes keterampilan juga dilakukan di kawasan perusahaan dan berisiko terjadi penularan Covid-19.

“Akhirnya kebijakan itu diratakan, yang mana setiap calon TKL skill dan nonskill yang dipanggil ke perusahaan adalah mereka yang telah mengikuti tes swab dan telah dinyatakan negatif dari Covid-19,” sambungnya.

Lanjut Sukri, pihak perusahaan lalu merekomendasikan agar swab calon TKL di BLUD RS Konawe. Tujuannya agar terpusat dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemalsuan dokumen sebagaimana yang pernah terjadi.

“Hanya kemudian yang jadi kendalan, tes rapid kan biayanya hanya sekitar Rp50 ribu. Tidak begitu membebanilah. Sementara swab berkisar Rp2 juta sampai Rp 2,5 juta. Nah, ini yang dinilai akan sangat membenani calon TKL. Sementara di sisi lain pemerintah tidak ingin ada biaya yang yang membenani calon TKL. Di sinilah kami kembali memutar otak, bagaimana caranya supaya para calon TKL ini tidak terbebani dengan biaya swab yang besar itu,” tutur Sukri.

Di tengah pegulatan mencari solusi terbaik untuk para calon TKL kata Sukri, pimpinan daerah lalu memerintahkan pihak Dinkes dan BLUD RS Konawe berkomunikasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal ini Dinkes Sultra. Komunikasi itu terkait permintaan bantuan kuota swab yang bisa diberikan kepada para calon TKL di Konawe.

Alhasil Pemprov pun mengamini. Pemda Konawe diberi kuota untuk swab calon TKL yang kala itu berjumlah 418 kru umum dan 40 sekuriti.

“Karena adanya bantuan itu, semua calon TKL yang melakukan melakukan swab pada tahap itu diberi keringanan atau gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun, karena anggarannya masih ditanggung negara,” jelas Sukri.

Meskipun gratis tambah Sukri, pemeriksaan swab hasil kerja sama dengan Pemprov sejauh ini ternyata masih kurang maksimal. Sebab, dari 418 calon TKL kru umum dan 40 sekuriti yang diswab, belum semua hasilnya keluar.

“Sampai saat ini baru sekitar dua ratusan yang hasil swabnya keluar. Padahal waktu pengambilan sampelnya sudah jauh-jauh hari dilakukan. Tapi itu kita harus maklumi juga karena rumah sakit Bahteramas tidak hanya melayani swab dari Konawe saja, akan tetapi kabupaten-kabupaten lainnya se-Sultra,” pungkasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here