Berkah Penghujung Tahun, Warga Konawe Terima 5.000 Sertifikat Tanah Gratis

Ketgam: Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah warga (foto: Mas Jaya / TRIBUN KONAWE)

TRIBUNKONAWE.COM: KONAWE – Badan Pertahanan Nasional (BPN) RI melalui Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe menyalurkan pembagian sertifikat gratis kepada warga Konawe, Rabu (27/12/2018). Jumlahnya pun fantastis, yakni mencapai 5.000 sertifikat.

Kepala Kantor Pertanahan Konawe, Tejo Suryono menuturkan, ada empat program penting dari BPN. Diantaranya, percepatan legalisasi aset tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program retribusi tanah yang termasuk dalam program reformasi agraria. Program penertiban tanah terlantar dan program percepatan penanganan kasus pertanahan.

Menurut Tejo, dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut pihaknya telah 6.113 sertifikat hak atas tanah dan telah dibagikan kepada masyarakat. Untuk tahun 2018, Kantor Pertanahan Konawe telah menyelesaikan sebanyak 5.000 sertifikat hak atas tanah.

“Seribu diantaranya kami bagikan hari ini dan sisanya akan menyusul kemudian. Tahun dua ribu sembilan belas kami menarget dalam menyertifikasi tanah warga sebanyak delapan ribu sertifikat,” jelasnya.

Tejo juga menerangkan, warga penerima sertifikat hari ini berasal dari 7 kecamatan dan tersebar di 10 desa/kelurahan. Di Kecamatan Wonggeduku, Desa Wawonggole sebanyak 209 bidang tanah. Unaaha, Kelurahan Tuoy sebanyak 49 bidang. Lambuya, Desa Awuliti sebanyak 229 bidang. Tongauna Utara, Desa Andalambe sebanyak 109 bidang. Wonggeduku Barat, Desa Tobimeita sebanyak 139 bidang dan Desa Teteona sebanyak 98 bidang. Soropia, Kelurahan Toronipa sebanyak 147 bidang dan Desa Sorue Jaya sebanyak 74 bidang. Terakhir, Kecamatan Puriala, Desa Lalonggatu sebanyak 71 bidang dan Desa Puusangi sebanyak 75 bidang tanah.

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa mengapresiasi pemberian sertifikat gratis tersebut. Menurutnya, hal itu telah menyelesaikan satu masalah pertanahan warga, tentang legalitas hak kepemilikan.

Kery berharap, adanya sertifikat itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khususnya ketika menggunakannya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit di bank.

“Kita ingin sertifikat ini dipakai untuk kredit, itu yang produktif. Kredit untuk mengbangkan usaha. Janganlah dipakai untuk biaya pernikahan,” seloroh bupati dua periode ini.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here