Diduga Bermasalah, Kejari Konawe Lirik Program UPPO yang Bernilai Rp3 M

Kejari Konawe (ilustrasi)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Program pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Konawe belakangan menjadi sorotan. Diduga, ada permainan oknum hingga pelaksanaan program yang tidak beres dalam progrram tersebut.

Sejatinya, program UPPO merupakan program diturunkan melalui Kementerian Pertanian RI ke Kabupaten Konawe tahun 2020 lalu. Ada 15 kelompok yang mendapat bantuan. Masing-masing kelompok mendapat jatah Rp200 juta, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 3 M.

Dana tersebut dicairkan dua tahap. Tahap pertama, Rp140 juta. Selanjutnya, sebanyak Rp60 juta. Dana itu masuk langsung ke rekening kelompok penerima. Dana Rp200 juta itu diberikan untuk pengadaan kandang, sapi 8 ekor, rumah kompos, kendaraan tiga roda (viar) dan mesin pencacah.

Awalnya, kasus ini menjadi sorotan ketika beredar isu kalau tim teknis program UPPO ikut melakukan pengadaan salah satu item dari program tersebut. Nama Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Konawe, Rifai turut disebut-sebut. Rifai disebut menjadi perantara pengadaan motor roda tiga (merk Viar), antara pihak perusahaan dengan kelompok penerima.

Ada pula nama lain yang disebut turut andil dalam pengadaan item mesin pencacah. Dia adalah Rasdin. Pria tersebut juga merupakan salah satu ketua kelompok penerima program UPPO.

Kabid PSP, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Konawe, Rifai.

Awak media kami pun, langsung menyambangi Rifai untuk mengecek kebenaran itu. Saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/3/2021), Rifai menampik isu yang dilemparkan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil alih pengadaan motor roda tiga. Hal itulah yang menurutnya perlu diluruskan.

Ia bercerita, setelah pencairan dana kelompok yang Rp140 juta, pihaknya langsung turun lapangan untuk mengecek apakah pembangunan fisik dari program tersebut telah dijalankan atau tidak. Rifai mengatakan, dirinya bahkan sempat mengunjungi hingga 9 dari 15 kelompok. Katanya, kelompok yang dikunjunginya telah bekerja dengan baik.

Selanjutnya, dana tahap kedua senilai 60 juta pun cair ke rekening kelompok. Dana tersebut kata Rifai, untuk pengadaan motor roda tiga dan mesin pencacah, serta penyelesaian fisik (finishing) bangunan kandang dan rumah kompos.

Setelah itu terjadilan rapat antara tim teknis (Bidang PSP) dan kelompok penerima di kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Konawe. Rapat tersebut dihadiri hanya 6 kelompok. Salah satu yang dibahas adalah terkait pengadaan motor roda tiga.

Hasilnya kata Rifai, disepakati kalau pembelian dibantu oleh tim teknis. Keenam kelompok itu pun menyetor dana Rp33,5 juta ke pihak PSP. Menurut Rifai, dana tersebut sudah sesuai dengan harga yang diberikan perusahaan dan sudah tertera dibrosur untuk merk Viar tipe 150 cc. Dari PSP dana itu kemudian langsung dikirim ke perusahaan penjualan motor.

“Jadi di sini saya luruskan. Pengadaan ini bukan kami ambil alih. Tapi kesepakatan rapat. Lagi pula tidak semua menyepakati itu. Buktinya hanya enam yang hadir rapat,” tepis Rifai yang juga mengaku sebagai Ketua Tim Teknis Program OPPO di Konawe.

Terkait taksiran harga Virar 150 cc, kami pun coba menelusuri harga Viar di Kendari tahun 2021. Penelusuran kami lakukan di motor123.id. Di laman tersebut menginformasikan kalau harga Viar 150 cc berkisar antara 25,9 juta hingga 27,9 juta. Terkait perbendaan harga yang mencolok ini, Rifai mempersilahkan awak media untuk ke show room Viar di Kendari untuk menanyakannya langsung.

Rasdin, salah satu ketua kelompok penerima program UPPO di Konawe.

Hal itu juga diamini Rasdin, salah seorang yang disebut Rifai sebagai koordinator dan salah satu ketua pelompok penerima UPPO. Rasdin mengatakan, kalau pembelia motor roda tiga adalah kesepakatan bersama. Ada pun jika kelompok lain tidak ikut dalam kesepakatan itu kata Rasdin, bukan berarti menolak. Akan tetapi, karena mereka tidak hadir dalam rapat.

“Pengadaan roda tiga ini Kabid PSP tidak pernah ambil alih. Kita hanya ingin pesan satu spek. Kalau ambil alih itu, uangnya kita ambil,” kata Rasdin meyakinkan saat berada di ruang kerja Rifai.

Lalu bagaimana dengan pengadaan mesin pencacah yang diduga diinisiasi oleh Rasdin? Mendapati pertanyaan itu awalnya Rasdin menolak memberikan klarifikasi. Menurutnya, pembelian itu tetap dikembalikan ke kelompok masing-masing.

Meski demikian, Rasdin mengaku kalau di kelompoknya sudah memesan mesin pencacah tersebut. Ia memesannya di Bogor dengan harga Rp12 juta. Ongkos kirimnya sampai di Konawe hampir Rp6 juta. Akan tetapi barang hanya sampai di Kendari dengan ongkos kirim 3,25 juta. Rasdin mengaku ada tiga kelompok yang ikut memesan mesin pencacah itu bersamanya.

“Kalau yang begini kita tidak bisa paksakan teman-teman kelompok,” katanya.

Saat ditanya, di mana kelompoknya beroperasi dengan program UPPO tersebut, Rasdin menjawab ada di Kecamatan Lambuya. Ketika ditanya di desa mana, Rasdin bersih keras untuk tidak menjawab.

“Sudah distop saja (pertanyaannya, red)” jawab Rasdin.

Ketika awak media ini kembali menanyakan tempat dengan maksud ingin menyambangi lokasi program UPPO yang dikelola Rasdin dan kelompoknya, ia kukuh untuk tidak memberikan alamatnya.

“Tadikan yang mau ditanyakan soal pengadaan roda tiga. Tidak usah lagi ditanyakan yang lain,” timpalnya.

Awak media ini pun kembali memperjelas bahwa ada dugaan kalau masih banyak kelompok penerima yang tidak mengerjakan programnya dengan baik setelah menerima uang Rp200 juta, Rasdin mengaku tidak tahu. Bahkan ketika ditanya terkait kelompoknya sendiri, ia juga tidak tahu. Dengan tergesa-gesa, Rasdin keninggalkan ruangan sambil menjawab seadanya pertanyaan awak media.

Saat Rasdin tertutup dan terkesan menyembunyikan di mana lokasi program UPPO-nya dilaksanakan, ternyata Rifai juga demikian. Ia yang awalnya mengaku pernah menyambangi 9 titik tempat program UPPO dilaksanakan, mendadak amnesia. Ia juga engggan membongkar di mana lokasi program itu dilaksanakan. Ia hanya sempat menyebut dua titik di kecamatan Amonggedo. Selebihnya, bahkan untuk tempatnya Rasdin pun ia mengaku tidak tahu lokasi persisnya. Ia justru mengatakan kalau data-data penerima ada dipegang oleh stafnya. Hal ini pun memerkuat kalau program senilai Rp3 M tersebut tidak terlaksana dengan baik. Sumber kami menginformasikan kalau sebagian besar kelompok belum menyetorkan laporan program UPPO-nya hingga Maret 2021 ini. Padahal program UPPO sendiri sudah berlangsung sejak 2020.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Konawe Aguslan, saat ditanya perihal informasi tersebut mengatakan akan melakukan klarifikasi ke pihak terkait. Menurutnya, apabila ada indikasi dugaan yang menyebabkan kerugian negara, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

“Kalau dugaannya kuat akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” tegasnya saat dihubungi via telepon.

Laporan: Mj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here