DPRD Konawe: Beda Nahkoda, Beda Gaya Kepemimpinan

Ketua DPRD Konawe, H. Ardin.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Ada banyak hal unik nan seru untuk dibicarakan perihal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. Salah satu diantaranya mengenai gaya kememimpinan Ketua DPRD dalam menahkodai lembaga legislatif tersebut.

Pada periode sebelumnya (2014-2019) DPRD Konawe dipimpin oleh Gusli Topan Sabara. Gusli sebelumnya juga telah memimpin DPRD Konawe (2013-2014) Ia meneruskan estafet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa yang telah dilantik jadi Bupati Konawe kala itu.

Saat memimpin DPRD, ada banyak kebijakan segar yang dikeluarkan seorang Gusli. Misalnya tentang program tiga R. Ketiga program itu, yakni revitalisasi birokrasi, revitalisasi infrastruktur dan revitalisasi produk hukum.

Revitalisasi birokrasi ialah program untuk menggenjot kerja-kerja dari unsur pegawai hingga anggota DPRD Konawe. Contoh terkecilnya adalah disiplin kehadiran pegawai di kantor sekretariat. Contoh lainnya ialah dengan tidak merokok sembarangan di gedung dewan.

    (kiri ke kanan) Ketua DPRD Konawe Periode 2014-2019, Gusli Topan Sabara dan Ketua DPRD Konawe periode 2009-2014, Kery Saiful Konggoasa.

Selanjutnya adalah infrastruktur. Pada program ini DPRD di era kepemimpinan Gusli melakukan renovasi berat dan pembangunan gedung-gedung baru di DPRD. Semua gedung bahkan diberi nama para mantan Ketua DPRD Konawe. Mereka antara lain, H. Abdul Samad, Kery Saful Konggoasa, Gusli Topan Sabara dan beberapa nama lainnya.

Terakhir, revitalisasi produk hukum. Pada program ini, Gusli menggenjot Peraturan Daerah (Perda) yang lahir dari inisiatif DPRD bisa sampai 100 Perda. Sekira 80 persen Peda yang dilahirkan adalah Perda tentang kebudayaan atau berbau budaya.

Kira-kira gambaran seperti itulah era Kepemimpinan Gusli. Ia mengakhiri kepemimpinannya di tengah jalan, sama seperti pendahulunya.

Gusli harus mundur dari pimpinan dewan karena maju di Pilkada Konawe 2018 lalu, sebagai calon wakil bupati. Ia bersama Kery berhasil tembus dan memimpin Konawe saat ini.

Saat Gusli mengundurkan diri, kursi Ketua DPRD diestafetkan ke rekan separtainya, Ardin. Pria yang menyandang gelar doktor tersebut kemudian memimpin DPRD setahun lebih (2018-2019), sebelum akhirnya ia terpilih lagi menjadi Ketua DPRD Konawe periode 2019-2024.

Meski merupakan rekan separtai Gusli, Ardin ternyata memiliki gaya yang berbeda dalam memimpin DPRD. Salah satu yang akan visi yang akan diterapkan adalah bagaimana DPRD Konawe dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

Menurut Ardin, saat pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan sejumlah Perda. Apalagi harus menarget sekian Perda dalam periode kepemimpinannya.

“Kita tidak boleh larut dalam eforia dengan melahirkan banyak Perda. Sedikit Perda tetapi dapat diimplementasikan, itulah yang terbaik,” ujar Ardin saat ditemui di ruang kerjanya.

H. Ardin bersama dua pimpinan DPRD Konawe lainnya saat sumpah jabatan.

Menurutnya, saat ini banyak Perda yang belum terlaksana. Sehingga terkesan akan mubazir jika, harus melahirkan Perda-Perda yang baru lagi.

Hal yang harus dilakukan saat ini menurut Ardin adalah mengindentifikasi Perda mana yang paling prioritas untuk dilahirkan. Ia memberi contoh, misalnya Perda tentang pendefenitifan desa.

Ia menilai, saat ini banyak desa yang belum defenitif. Sehingga payung hukum dalam bentuk Perda sangat dibutuhkan dalam pemekaran desa-desa di Konawe.

“Ini kan, banyak desa yang kemudian berpolemik masalah pemekaran. Kita siapkan regulasinya dan buatkan Perdanya,” terangnya.

Ardin menilai, Perda seharusnya bisa menjadi pisau tajam dalam menyelesaikan permasalahan di Konawe, termasuk desa. Sehingga yang diperlukan adalah Perda-Perda yang efektif untuk diaplikasikan.

“Saya tidak mau dipuji dengan membuat banyak Perda. Sedikit tapi langsung memberi dampak positif bagi masyarakat, itu yang kita butuhkan,” pungkasnya. (Adv)

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here