DPRD Konawe Desak Pemda Bayar ADD, Sekda: Diupayakan Sebelum Lebaran

(kiri) Sekda Konawe, Ferdinan Sapan. (kanan) Ketua DPRD Konawe, H. Ardin.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe angkat bicara tentang Anggaran Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair. Isu tersebut telah dibahas pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat tertutup yang digelar, Kamis (30/04/2020).

Usai rapat, Ketua DPRD Konawe, H. Ardin, Wakil Ketua I, Rusdianto dan Ketua Komisi I, Beni Setiadi serta beberapa anggota DPRD lainnya langsung menggelar konfrensi pers.

Kepada awak media, Ardin menuturkan pihaknya baru saja rapat dengan sejumlah materi. Salah satunya adalah banyaknya aspirasi yang masuk terkait masalah ADD yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemda Konawe. Menurut Ardin, lama tunggakan sudah memasuki 18 bulan.

“Kita sepakat untuk mendesak Pemda, segera bayar ADD. Karena itu adalah kewajiban mandatoring sepuluh persen dari DAU (Dana Alokasi Umum),” tegasnya.

Pimpinan dan anggota DPRD Konawe saat menggelar konfrensi pers terkait desakan ke Pemda untuk segera bayar ADD.

Ardin mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 297 desa di Konawe yang belum menerima ADD-nya. Sehingga pihaknya mendesak agar pembayaran bisa dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri.

Dalam penegasannya, Ardin pun tidak memaksakan Pemda harus membayar penuh selama 18 bulan. Paling tidak katanya, Pemda harus mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut untuk membayar sesuai kekuatan kas daerah.

“Kita cukup tahulah keadaan saat ini. Tetapi¬† harus ada kebijakan dari Pemda. Paling tidak, kalau aparat desa itu tidak punya THR, hak mereka dibayarkan (melalui ADD, red),”¬†jelasnya.

Ardin juga menyentil sikap Pemda terkait pembayaran ADD yang hanya bermodal janji saja. Ia kembali menegaskan bahwa Pemda jangan janji masyarakat lagi, tetapi dibuktikan.

“Mereka (aparat desa) sudah bekerja untuk kita. Mereka adalah ujung tombak kita,” terangnya.

Ardin menambahkan, awal pekan depan pihaknya dalam hal ini Komisi I akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengeloka Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas masalah tersebut. Pihaknya juga akan menyurat resmi ke Bupati Konawe terkait usulan tersebut.

Saat ditanya, mengapa baru saat ini DPRD bereaksi terhadap tunggakan ADD, Ardin mengaku kalau DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Selama ini pihaknya sudah sering menegur, akan tetapi kurang ditanggapi.

“Makanya hari ini secara kelembagaan kami desak,” tandasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Sekda Konawe, Ferdinan Sapan menanggapi santai desakan ketua dan anggota DPRD Konawe. Menurutnya, itu bukan desakan tapi imbauan.

Terkait pembayaran ADD, Ferdi (sapaan akrabnya, red) mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menunggu penyesuaian APBDes dari BPMD. Perbup-nya sudah ada dan sudah ditandatangani bupati.

“Nanti kita tinggal cek kas daerah,” jelasnya.

Mantan kepala BPKAD Konawe itu menjanjikan, ADD akan diupayakan cair sebelum lebaran. Jumlah tunggakan yang akan dicairkan antara dua sampe tiga bulan.

“Kalau di kas daerah siap sembilan sampai sepuluh miliar, kita akan bayarkan ADD dua bulan. Kalau dua belas sampai tiga belas milliar, kita bayarkan tiga bulan. Diupayakan sebelum lebaran,” pungkasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here