DPRD Konawe pun Menjawab, Setelah ‘Aksi Boikot’ Paripurna Penetapan APBD 2019

Sejumlah perwakilan fraksi di DPRD Konawe saat menggelar konfrensi pers, Rabu (2/1/2019) (Foto: istimewa / TRIBUNKONAWE)

TRIBUNKONAWE.COM: UNAAHA – Rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Perda APBD Konawe 2019 yang diagendakan 31 Desember 2018 batal terlaksana. Hal itu terjadi setelah sebagian besar anggota DPRD Konawe memilih absen dalam rapat tersebut.

Batalnya rapat tersebut, memantik bola liar diskusi pada ruang publik, termasuk di media sosial. Banyak yang bertanya ada apa gerangan. Sorotan pun tak sedikit tertuju pada lembaga legislatif yang dinahkodai Ardin tersebut.

Menampik informasi liar yang berkembang, DPRD Konawe pun menjawab. Semua perwakilan fraksi di DPRD menggelar konfrensi pers terkait ‘aksi boikot’ tersebut, Rabu (2/1/2019).

Irawaty Umar Tjong didapuk sebagai juru bicara oleh rekan perwakilan dewan pada kesempatan itu. Sebagai pembuka, ia menyampaikan jika DPRD telah menggelar rapat untuk membahas alasan ketidakhadiran mereka di rapat paripurna yang diagendakan pas malam tahun tersebut.

“Di sini ada Ketua Fraksi PDIP, PBB, Gerindra, Golkar, dan saya sendiri dari Fraksi PKB-Nasdem. Ada juga yang mewakili PAN-Demokrat dan PKS,” ujar Ira saat memberkenalkan rekan-rekannya yang merupakan perwakilan seluruh fraksi di DPRD Konawe.

Wanita berjilbab itu pun menerangkan dua poin alasan mengapa pihaknya tidak hadir dalam paripurna penetapan APBD Konawe 2019. Pertama, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe belum menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Konawe yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). Yang amana, di dalamnya ada beberapa poin kegiatan oleh Pemprov dilarang untuk dilaksanakan dan diminta agar TAPD dan DPRD Konawe untuk melakukan perbaikan.

“Tetapi, sampai 31 Desember 2018 belum ada hasil perbaikan,” tegas Ira membacakan keputusan bersama anggota DPRD Konawe.

Poin kedua, dokumen lampiran APBD 2019 yang akan ditetapkan tidak ikut dilampirkan TAPD sebagai lampiran surat ke DPRD untuk ditetapkan. Tetapi yang dilampirkan hanya barupa ringkasan APBD 2019. Itu merupakan hal yang tidak mungkin ditetapkan oleh DPRD Konawe menjadi APBD 2019, jika pihak dewan tidak mengetahui apa isi dari APBD 2019.

Ira cs, juga menyebut, mulai dari pembahasan RAPBD sampai penetapannya, DPRD tidak tidak pernah disajikan isi dari RAPBD tersebut. Selama ini, DPRD hanya disajikan dalam bentuk gelondongannya saja.

“DPRD Konawe akan berkonsultasi ke Pemprov Sultra secepatnya. Hasilnya akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Saat ditanya apakah ada upaya dari TAPD Konawe menyembunyikan sesuatu dalam APBD 2019, Beni Setiyadi segera menampik. Ia mengatakan, jika persoalan itu hanya miskomunikasi saja.

“Tidak ada bahasa menyembunyikan. Hanya miskomunikasi. Kita minta buku dua saja,” timpal legislator PAN tersebut.

Untuk diketahui, jumlah anggota DPRD Konawe mencapai 30 orang. Mereka yang sempat hadir untuk mengikuti rapat paripurna hanya 9 orang (berdasarkan daftar absensi, red). Sebagian besarnya tidak hadir sehingga membuat rapat tidak kuorum dan akhirnya dibatalkan, sejam sebelum waktu pergantian tahun. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here