Giliran Nirna Lachmuddin yang Berurusan dengan Bawaslu Konawe

Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, Nirna Lachmuddin (foto: istimewa / TRIBUNKONAWE.COM)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Satu lagi Caleg DPR RI yang berurusan dengan Bawaslu Konawe terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Kali ini, kasus tersebut menimpa Caleg dari PDI Perjuangan, Nirna Lachmuddin.

Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra mengungkapkan, pihaknya telah mendapat informasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu di Panwascam Uepai. Berdasarkan informasi awal yang diterima, Bawaslu Konawe menduga ada pelanggaran dalam kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Nirna Lachmuddin pada Selasa (5/2/2019).

Dugaan pelanggaran tersebut dapat dilihat pada bukti foto kegiatan yang diterima dari Panwascam Uepai. Diketahui bahwa masyarakat yang ingin melakukan pengobatan gratis, terlebih dahulu telah diberikan kupon. Kupon itu semacam kartu nama terdapat gambar dana nama Caleg yang bersangkutan, nomor urutnya, serta gambar partai pengusung.

“Bawaslu sebelumnya telah mengingatkan Nirna dan timnya agar tidak melakukan kampanye dalam kegiatan sosial tersebut. Namun di sana ada kartu nama dan baliho Caleg yang bersangkutan. Itu telah menunjukan ada kegiatan pencitraan diri sebagai Caleg di tempat kegiatan,” ujar Indra saat dikonfirkasi, Kamis (7/2/2019).

Selain itu lanjut Indra, Bawaslu juga mendapati dugaan pelanggaran administrasi pada kegiatan tersebut. Pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Polda Sultra dengan Nomor STTP/08/II/YAN 2.2/2018/DITINTELKAM, di sana tertera izin kampanye dialogis dan tatap muka. Faktanya, Nirna dan timnya malah menggelar kegiatan pengobatan gratis.

Indra menerangkan, aturan terkait hal itu dapat dilihat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

“Seharusnya, peserta, pelaksana dan tim kampanye harus mempedomani segala ketentuan terkait dengan kampanye agar tidak melakukan pelanggaran di lapangan, ” harap Indra.

Indra menambahkan, saat ini Bawaslu Konawe masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Panwascam sebagai penemu, informasi lain dan bukti-bukti temuan lainnya. Setelah itu, Bawaslu akan menggelar rapat untuk menentukan status dugaan pelanggaran tersebut.

“Kita masih menunggu laporan hasil pengawasan dan bukti-bukti fisiknya,” pungkasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here