HMI Dorong Kejari Usut Dugaan Korupsi di BPKAD Konawe

Massa HMI saat berdialog dengan Kasi Pidsus Kejari Konawe, Syahrir (foto: Mas Jaya / TRIBUNKONAWE.COM)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Konawe menggelar aksi demontrasi di depan kantor Bupati Konawe, Kamis (7/2/2019). Aksi itu digelar untuk menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe tahun 2017.

Ketua Umum HMI Cabang Konawe, Pedri Santosa Pratama dalam orasinya mengungkapkan, tahun 2017 Konawe telah menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial. Total anggarannya senilai Rp 32,9 M lebih.

Menurut Pedri, penerima hibah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Konawe No. 19 A Tahun Anggaran 2017 tentang Perubahan Penetapan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Penerima Tahun Anggaran 2017. Lalu, penanggung jawab penyaluran dana hibah tersebut sesuai dengan Perbup adalah BPKAD Konawe.

Namun, yang terjadi kemudian cukup janggal. Dari 320 SPPD yang dikeluarkan oleh Bendahara BPKAD Konawe, hanya 236 lembaga yang memenuhi syarat pertanggungjawaban. Sisanya, yang 82 lembaga tidak menyampaikan pertanggungjawaban. Akibatnya, masalah tersebut diduga telah terjadi kerugian negara senilai Rp16 M.

Di sisi lain kata Perdi, HMI Cabang Konawe juga mensinyalir adanya penerima bantuan pendidikan yang tidak lain adalah ASN lingkup Pemda Konawe. Berdasarkan ketentuannya, hal itu tidak diperbolehkan.

Massa aksi kemudian diterima langsung oleh
Kepala BPKAD Konawe, Jahiuddin. Ia pun langsung menerima aspirasi dari massa dan berjanji akan membawa aspirasi itu ke pimpinannya, dalam hal ini Sekda, Wabup dan Bupati Konawe sendiri.

Selanjutnya, massa HMI kemudian menggelar aksi unjukrasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe. Mereka diterima oleh Kasi Pidsus, Syahrir.

Syahrir pun menerima secara resmi aspirasi mahasiswa. Setelah itu massa HMI berjanji untuk datang lagi ke Kejari, Jumat (8/2/2019), guna menyerahkan dokumen dugaan korupsi.

“Besok kami mau ke sini lagi untuk bawa hasil audit BPK terkait dugaan korupsi di BPKAD tahun 2017,” jelas Pedri.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here