HMI: Penanganan Kasus Corona di Konawe Masih Amburadul

Ketua HMI Konawe, Irfan dan Sekumnya, Rekisman.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Percepatan penanggulangan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara masih amburadul. Pernyataan itu diberikan oleh himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Konawe.

Ketua HMI Konawe, Irfan melalui Sekretaris Umumnya, Rekisman memberikan tujuh poin pernyataan mengenai amburadulnya penganganan kasus Corona di Konawe.

Pertama, HMI menilai, tim gabungan percepatan pananggulangan Covid-19 Konawe sudah lama mendeteksi lokasi yang pernah dikunjungi dua pasien postif Corona sebelum di isolasi. Akan tetapi, membiarkan masyarakat tetap beraktifitas di dua tempat itu. Bahkan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang masuk kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Kedua, Isolasi mandiri bagi mereka yang kategori ODP tidak dijalankan atau gagal total. Sebab, faktanya para ODP ini masih terus beraktifitas dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Kondisi itu sangat mengancam penyebaran covid-19 ke masyarakat yang tidak mengetahui dan bahkan tanpa pelindung diri (masker dan henzenitaiser) saat berinteraksi dengan para ODP.

Ketiga, tim gabungan juga dianggap melepas begitu saja para ODP tanpa pengawasan yang ketat. Misalnya melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dari Dinas Kesehatan maupun RSUD Konawe.

Keempat, para ODP justru menyembunyikan kondisi kesehatan mereka dengan karena takut dikucilkan. Namun, itu sangat membahayakan orang disekeliling mereka. Kondisi ini tidak bisa dideteksi oleh tim gabungan penanganan Covid-19 yang hanya menunggu infomrasi saja, tanpa turun langsung mengecek kesehatan mereka secara berkala.

Lima, tim gabungan maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe tak berdaya melakukan interfensi kepada pihak perusahaan atau pemilik usaha agar meliburkan pekerja mereka (bukan dipecat) yang dikategorikan sebagai ODP. Hal itu agar mereka tidak lagi berinteraksi kepada masyarakat luas.

Keenam, jalur koordinasi antar instansi yang masuk dalam Tim Gabungan covid-19 Konawe sangat amburadul. Hal ini dilihat dari adanya kasus pasien asal Lambuya yang oleh dinas kesehatan disebut PDP, namun RS Konawe justru berkata lain.

Ketujuh, Imbauan Bupati Konawe tentang melarang berkegiatan yang bisa mendatangkan orang banyak diatas 10 orang juga tidak dilaksanakan. Terbukti dengan adanya kegiatan keramaian di Kelurahan Inalahi. Serta masih seringnya masyarakat berkerumun di tempat-tempat tertentu, dan tidak ada peringatan dari instansi terkait.

Laporan: redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here