Investigasi Lira Konawe: Lima Ribu TKA di VDNI Banyak yang tak Prosedural

Bupati Lira Konawe, Aswan (foto: dok. Pribadi / TRIBUNKONAWE.COM

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Konawe kembali angkat bicara terkait industri pengolahan nikel di Kecamatan Morosi. LSM terbesar di Indonesia itu menyebut banyak hal yang terjadi di perusahaan yang dikelola oleh PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) dan rekanannya itu, yang merugikan negara dan daerah.

Bupati Lira Konawe, Aswan menuturkan, pihaknya sama sekali tidak alergi terhadap masuknya investasi VDNI di Morosi. Namun katanya, ada hal yang hari ini perlu diketahui bersama, khususnya warga Konawe.

“Selama ini kita seolah terninabobokan oleh investasi yang masuk. Padahal, secara umum kita tidak dapat apa-apa,” ujarnya saat menghubungi awak media kami beberapa waktu lalu.

Aswan menilai, hampir semua bahan baku pembangunan infrastruktur di VDNI di datangkan dari Tiongkok. Bahkan kata dia, batu bata saja harus jauh-jauh didatangkan dari negeri Tirai Bambu itu. Padahal, di Indonesia, khususnya di Konawe ada industri bata yang bisa diberdayakan.

Ini kami lihat industri lokal, seperti pengolahan batu bata tidak ikut diberdayakan dengan kehadiran VDNI. Belum lagi besi, semen dan bahan baku lainnya, bahkan mungkin sayur kangkung itu didatangkan dari China,” jelasnya.

Dengan banyaknya bahan baku yang diambil dari negara asal investor, maka yang diuntungkan adalah negara tersebut dalam hal ini Tiongkok. Sementara industri penyedia bahan baku infrastruktur di Indonesia hanya bisa gigit jari.

Kemudian lanjut Aswan, masalah lain yang tak kalah urgen adalah terkait ketenagakerjaan. TKA asal Tiongkok yang masuk ke VDNI diduga sudah tidak melalui prosedur lagi. Hanya terkesan datang dan pergi semau perusahaan saja.

“Investigasi kami, saat ini sudah lebih dari lima ribu TKA yang ada di Morosi. Dan mereka datang hanya pakai visa kunjungan usaha,” terangnya.

Akibatnya, imbuh Aswan, TKA yang bekerja di VDNI tidak pernah membayar pajak penghasilan. Sebab, mereka diduga digaji langsung dari pihak terkait di Tiongkok, bukan dari Indonesia.

“Inilah ruginya kita. Investasi ini hanya kelihatan besar saja. Tapi pergerakan ekonomonya tidak di Indonesia, melainkan di China sana,” imbuhnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here