Ketika Kerja Guru Honorer Tak Diapresiasi Para Pemangku Kebijakan di Konawe

Sejumlah guru honorer saat menyambangi Sekretariat DPRD Konawe.

TRIBUN KONAWE: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FGH-PGRI) Konawe menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Selasa (29/12/2020). Mereka mempertanyakan perihal pengurangan insentif guru tahun 2021 yang mengalami pengurangan.

Pada pernyataan sikapnya, FGH menyebut bahwa pihaknya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe bersama DPRD Konawe telah menyepakati untuk menganggarkan insentif guru senilai Rp2,4 M. Insentif itu bakal direalisasikan pada tahun 2021 mendatang.

Akan tetapi, pada kenyantaannya ada rapat pembahasan dan penetapan anggaran di DPRD Konawe pada tanggal 22 Desember lalu terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan. Nilai Rp2,4 M yang disepakati awalnya, turun menjadi Rp1,9 M. Dengan detail Rp1,3 M untuk insentif guru honor daerah (honda). Akan tetapi, dana senilai Rp600 juta lainnya tidak jelas penggunaannya.

Ratusan guru honorer saat menuntut hak mereka di DPRD Konawe.

Untuknya itu, FGH menutut pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil keputusan pembahasan anggaran pada tanggal 22 Desember 2020 untuk meninjau ulang anggaran yang ada dengan jumlah guru honorer di Kabupaten Konawe.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Konawe Suriyadi yang juga berada di lokasi aksi menanggapi bahwa demonstrasi tersebut adalah hal yang sah sah saja. Terlebih dalam rangka memperjuangkan nasib guru honorer Konawe.

Menurutnya, peran guru honorer dan guru ASN tidak bisa dipilah. Bahkan kata Suriyadi, tugas dan tanggungjawab guru honorer hampir dua kali lipat dari guru ASN dan itu fakta.

“Ini fakta. Makanya kami sangat bersyukur dengan aspirasi ini,” jelas pria yang baru saja terpilih memimpin PGRI Konawe untuk kedua kalinya.

Terkait langkah konkrit untuk menanggapi tuntutan para guru honorer, Suriyadi mengatakan, akan ada pertemuan pekan kedia Januari 2021. Pertemuan itu bakal melibatkan DPRD, Dinas terkait dan para guru honorer.

“Hasilnya nanti akan kita sampaikan ke pimpinan, Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Konawe,” terangnya.

Ketua DPRD, H. Ardin saat menerima massa aksi dari para guru honorer Konawe.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Konawe, H. Ardin usai menerima massa aksi. Menurutnya, dari hasil pemaparan pihak Dinas Dikbud Konawe, solusi guru honorer Konawe sudah ada.

“Jumlah guru honorer di Konawe ini mencapai 1698. Mereka sudah diusulkan untuk program pengangkatan P3K. Belum lagi ada yang di APBD 200 orang. Saya kira masalah ini akan selesai. Tinggal kita tunggu pertemuan berikutnya untuk falidkan data,” pungkasnya.

Laporan: redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here