Lagi, Dua Saksi Ahli Sebut PT NBP Menambang di Hutan Produksi Tanpa Izin

Suasana sidang kasus PT NBP di PN Unaaha.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Sidang lanjutan kasus PT. Naga Bara Perkasa (NBP) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Selasa (11/8/2020). Pada persidangan kali ini, jaksa menghadirkan dua saksi ahli kehutanan.

Seperti biasa, sidang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Febrian Ali, SH, MH. Ketujuh tersangka mengikuti persidangan melalui teknologi video conference.

Pada persidangan tersebut, dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut bahwa PT NBP melakukan penambangan di kawasan hutan produksi tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. Kedua orang yang bersaksi itu adalah Mandalin dari kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXIl Sultra. Kemudian, Suhardin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, ahli di bidang penggunaan kawasan hutan.

Dihadapan majelis hakim, Mandalin mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, pembagian hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya adalah hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Kemudian Hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah,” jelasnya.

Terakhir hutan Produksi, yakni kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

“Kalau di kawasan hutan lindung hanya dia lakukan penambangan terbuka, dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada permukaan tanah seperti penambangan ore nikel. Nah ini tidak dibolehkan menambang di Kawasan Hutan Lindung tanpa IPPKH dari Kementerian Kehutanan RI,” ungkapnya.

Sementara itu saksi ahli kedua Suhardin, menuturkan saat ia mlakukan survei Potensi Kawasan Hutan di Kecamatan Langgikima, sebelum adanya perkara PT NBP. Namun saat berada di lokasi Suhardin melihat ada bekas-bekas penambangan.

“Ada hutan yang terbuka dan pepohonan tidak ada. Tetapi tidak ada aktivitas penambangan, hanya ada bekas tambang,” pungkasnya.

Untuk Diketahui, PT NBP diduga melakukan penambangan secara ilegal dikawasan hutan lindung blok matarape, Desa Molore, Kecamatan Langgikima Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari ketujuh orang yang berhasil di tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah Direktur Utama PT NBP Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya yakni Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenam merupakan operator alat berat excavator di PT NBP.

Dalam perkara ini, enam tersangka yakni operator alat berat Excavator didampingi oleh Kuasa Hukum, Nasrudin SH. Sementara Direktur PT NBP Tuta Hafisa didampingi oleh Kuasa Hukum H. Abdul Razak Naba.

Sebelumnya, di tempat kejadian perkara (TKP), Penyidik Kepolisian Polres Konut berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel yang telah diolah.

Atas perbuatannya, ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a dan b dan uu RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 20 miliar.

Kemudian Pasal 158 Jo pasal 37 dan pasal 40 ayat (3) dan pasal 48 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara dan dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Laporan: Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here