Pemda Konawe Berutang Rp3,49 M Terhadap 12 Desa

Kabid Hukum dan Otoda, Abiding Slamet (foto: Mas Jaya / TRIBUNKONAWE.COM)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe hingga hari ini belum membayar Dana Desa Tahap III 2018 di-12 desa. Akibatnya, program yang telah dianggarkan di desa-desa itu pun jadi terbengkalai.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribunkonawe.com, jumlah dana yang belum dibayarkan nilainya mencapai Rp3,49 M. Rinciannya, Desa Onembute senilai Rp273,09 juta; Asunde Rp268,1 juta; Waworaha Rp267,86 juta; Ulu Pohara Rp279.92 juta; Ulu Lalimbue Rp264,22 juta; Lerehoma Rp265,02 juta; Arombu Utama Rp280,39 juta; Napooha Rp261,17 juta; Andoluto Rp268,36 juta; Lalowata Rp281,21 juta; Lalomerui Rp401,83 juta dan Desa Wiau Rp388,25 juta.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Bidang Hukum dan Otonomi Daerah Projo Konawe, Abiding Slamet menuturkan, tidak ada alasan bagi Pemda Konawe untuk tidak membayar DD. Sebab, sumber anggarannya jelas dari APBN dan telah dialokasikan untuk desa.

Abiding mengungkapkan, dirinya juga mendapati kalau dana yang tidak dibayarkan itu akan dijadikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA, dengan I besar). Namun kata Abidink, dana tersebut bisa dikatakan SILPA kalau, dananya telah masuk ke rekening desa.

“Ini dananya masih di Pemda dan katanya mau jadi SILPA. Kalau dananya masih ada di Pemda, lalu belum dibayarkan, itu namanya utang Pemda kepada desa,” jelas Abiding.

Abiding menerangkan, aturan tentang Pembayaran dana yang belum terbayarkan oleh Pemda itu tertuan dalam pp Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

“Intinya diaturan itu dana desa yang belum terbayarkan tidak bisa jadi SILPA, tapi utang Pemda yang dalam pembayarannya nati harus melalui persetujuan Bupati dan DPRD,” terangnya.

Abiding juga menjabarkan dampak negatif atas tidak terbayarkannya dana tahap III untuk desa-desa di Konawe. Katanya, bisa-bisa ke depannya, pemerintah pusat memotong DD 12 desa tersebut karena dianggap tidak membutuhkan.

“Kalau dianggap SILPA, bisa pemerintah pusat malah akan memotong tiga puluh persen dana desa. Anggapannya, desa-desa ini dianggap punya tidak memerlukan dana tersebut, karena buktinya sampe ada SILPA di atas tiga puluh persen,” jabarnya.

Salah satu rumah sehat yang terbengkalai

Lanjut Abiding, akibat lain yang ditimbulkan adalah dampak nyata yang bisa terlihat di desa itu saat ini. Misalnya, terbengkalainya program desa akibat dana tersebut tidak cair.

“Ada program rumah sehat untuk warga tidak mampu di salah satu desa, bangunannya terbengkalai. Dananya sudah tidak ada. Dan masih banyak contoh lainnya,” tandasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here