Perekrutan 5.000 Tenaga Kerja di VDNI dan OSS Diawasi Tim Saber Pungli

Wabup Konawe, Gusli Topan Sabara didampingi manajemen VDNI dan OSS, serta Kapolres Konawe saat memberikan keterangan pers.

TRIBUN KONAWE: MOROSI – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe bersama PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainlies Stell (OSS) sepakat menjalin kerjasama dalam perekrutan 5.000 tenaga kerja. Kerjasama itu tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU kedua belah pihak yang ditandatangani, Senin (6/7/2020) di kantor PT VDNI.

Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara hadir sebagai perwakilan Pemda dalam penandatanganan MoU tersebut. Ia turut didampingi Kapolres Konawe, APBK Yudi Kristanto, SIK dan Kajari Konawe, Irwanuddin Tajuddin, SH., MH dan Pengacara Pemda Konawe, Muh. Iqbal.

Semntara dari perwakilan perusahaan, turut hadir dan bertandatangan General Affair VDNI dan OSS, Yin Xing Hui dan HRD perusahaan, Ahmad Saekuzen.

Suasana rapat jelang penandatanganan MoU perekrutan tenaga kerja di VDNI dan OSS.

Pada kesempatan itu, Kajari mengungkapkan, kalau MoU sudah ada maka model perekrkutan nantinya sudah harus berbeda. Tidak boleh lagi ada pungli (pungutan liar) di lapangan.

“Karena ini sudah ada MoU, sudah ada ikatan batin. Hal hal semacam pungli sudah harus kita awasi bersama. Miris saya dengar warga Lambuya datang mendaftar di sini, tapi dimintai uang juga. Padahal mereka juga warga Konawe yang ingin mencari hidup di sini,” jelas Irwanuddin.

Hal senada juga diungkapkan, Kapolres Konawe. Ia berharap semua pihak bisa satu suara dalam memperbaiki sistem perekrutan di VDNI dan OSS. Jangan lagi, kebijakan strategis dari pusat ini, menjadi masalah ketika turun ke daerah.

“Apaun kebijakan pusat kita dukung dan harus kita awasi bersama. Kita harus satu suara tidak ada lagi pungli,” tegas Yudi.

Sementara itu Wabup Konawe menuturkan, penerimaan karyawan di VDNI dan OSS mulai saat ini harus akuntabel dan transparan. Tidak boleh lagi ada permainan dan pembayaran 3 sampai 5 juta.

“Di sini ada Kapolres mewakili Kepolisian RI. Ada Kejari yang mewakili Kejagung. Semua sudah ada perwakilan. Kita ingin betul-betul putus mata rantai pungli ini, supaya perekrutan tenga kerja, bisa bermanfaat untuk masyarakat Konawe dan Indonesia psda umumnya,” terang Gusli.

Menurut Gusli, pihaknya akan membuat tim teknis terkait perekrutan karyawan di VDNI dan OSS. Tim tersebut akan dikawal langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Polisi dan Jaksa.

“Tim saber (sapu bersih) pungli akan kita fungsikan dalam perekrutan tenaga kerja di VDNI dan OSS,” jelasnya.

Terkait keberlanjutan MoU dengan VDNI dan OSS, Gusli menambahkan bahwa kerja sama itu akn berlangsung selama setahun. Jika memang nantinya masih dibutuhkan oleh pihak perusahaan, maka kerja sama akan tetap dilanjutkan.

“Tapi kalau perekrutannya sudah bagus dan tidak ada masalah, biar perusahaan saja tangani,” tambahnya.

Foto bersama Forkopimda Konawe dan jajaran manajemen VDNI dan OSS.

Sementara itu, General Affair VDNI dan OSS, Yin Xing Hui menuturkan, ia berharap rekrutmen tenaga kerja bisa berjalan dengan baik dan terarah. Ia berterimakasih karena sudah mendapat dukungan dari Pemda Konawe.

Yin juga menerangkan, bahwa saat ini ada 8.000 karyawan lokal yang bekerja di OSS dan 7.000 VDNI. Totalnya mencapai lima belasan ribu. Belum lagi karyawan dari kontraktor mitra perusahaan yang jumlahnya juga hampir sama. Sehingga total mencapai tiga puluhan ribu.

“Jumlah ini belum sepenuhnya menunjang perusahaan, sehingga kami masih akan merekrut lebih besar lagi kalau smleter (OSS) sudah jadi. Begitu pun dengan kontraktor mitra peruaahaan,” pungkas Yin melalui translatornya, Maimun.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here