Polemik Pembangunan “Gedung H Ardin” Memanas, Ada Apa?

Massa LSM Lira saat menggelar unjukrasa di sekretariat DPRD Konawe (kiri). Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto saat menggelar konfrensi pers (kanan)

TRIBUN KONAWE: Beberapa hari belakangan, isu pembangunan gedung baru di DPRD menjadi sorotan. Komentar bernada minor datang dari salah satu kader partai dan ada pula yang dari salah LSM.

Mereka menyoroti pembangunan gedung baru tersebut lantaran tidak tepat momennya. Sebab, keadaan daerah yang masih dalam masa pandemi Covid-19, sehingga dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Senin (2/11/2020) puluhan massa yang tergabung dalam LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa terkait pembangunan gedung tersebut. Hal yang disuarakan masih sama, yakni menolak pembangunan gedung yang bakal diperuntukan kepada para anggota dewan.

Koordinator Lapangan massa aksi, Sumantry menegaskan, pembangunan gedung DPRD yang baru seharusnya tidak menjadi prioritas. Sebab, di massa pandemi seperti ini masih banyak program pro rakyat yng mestinya didahulukan.

“Makanya kami menilai kalau program pembangunan tersebut sangat tidak pro rakyat,” ujarnya.

Para demonstran diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto dan Ketua Badan Kehormatan, Hj. Murni Tombili. Saat Rusdianto diberi kesempatan untuk berbicara, situasi sempat memanas. Ketua DPC PDIP Konawe itu merasa kalau aksi tersebut lebih benuansa politis dan itulah yang membuatnya marah kepada massa aksi. Meski demikian demonstrasi akhirnya berakhir dengan tidak ada riak-riak yang berarti.

Di ruang kerjanya, Rusdianto kembali menjelaskan kepada awak media bahwa pembangunan gedung baru untuk para anggota dewan tersebut merupakan usulan yang telah lama. Bahkan katanya rencana itu sudah ada sejak Gusli Topan Sabara memimpin DPRD Konawe.

“Jadi mimpi kami dulu itu, bagaimana kalau para anggota dewan di Konawe itu dibuatkan gedung khusus. Selain untuk berkantor juga untuk menerima tamu. Dari pada mereka pergi berdiri-berdiri di bawah pohon ketapang, kan kasian,” jelas pria yang akrab disapa Rudi itu.

Menurutnya, sorotan mengenai pembangunan gedung baru di DPRD Konawe yang tidak prorkayat itu terkesan tendensius. Sebab, di DPRD sendiri sudah memangkas anggarannya hingga Rp3 M untuk penanganan Covid-19.

“Sementara di dinas PU ada sekitar seratus miliar pembangunan jalan tidak mereka (Lira) soroti. Padahal itu biayanya jauh lebih besar dari pembangunan gedung dewan,” terangnya.

Pada intinya kata Rudi, dirinya merasa kalau sorotan terkait pembangunan gedung DPRD itu punya tendensi politik. Dirinya pun katanya akan membalas balik perlakuan itu dengan mengawal temuan BPK senilai Rp5 M dalam program pengadaan 1000 sapi oleh Pemda Konawe tahun anggaran 2019.

Terakhir, Rudi juga sempat menyinggung kalau nantinya gedung baru tersebut bakal diberi nama “Gedung Dr. H. Ardin.” Nama itu diambil dari nama Ketua DPRD Konawe yang hari ini sedang menjabat. Katanya, hal itu dilakukan sebagaimana yang sudah dilakukan pada penamaan gedung-gedung dewan sebelumnya.

Laporan: Mas Jaya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here