PT VDNI Diberi Waktu Hingga November Lunasi Utang Rp 22,6 M

Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty saat menegaskan tentang kewajiba pembayaran retribusi oleh PT VDNI ke Pemda Konawe (foto: Mas Jaya / tribunkonawe.com)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Hutang retribusi PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) ke Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe menumpuk. Jumlanya tak tanggung-tanggun, yakni mencapai 22,6 Milliar (M).

Rincian hutang tersebut terdiri atas retribusi pada tiga item. Antara lain, retribusi bongkar muat kepelabuhanan senilai Rp 7,6 M (2018) dan Rp4,7 M (hingga April 2018). Kemudian retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp5,2 M (2018) dan Rp3,5 M (hingga April 2019). Terakhir, restribusi penggunaan lahan terbuka Rp1,5 M.

Pada pertemuan sebelumnya di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Konawe, Senin (20/8/2019), pihak VDNI berjanji akan segera membayar tunggakannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Penanggungjawab General Affair VDNI, Yin Xing Hui kepada awak media ketika itu.

Kenyataannya, janji hanya tinggal janji. Saat rombongan Pemda kembali ke kantor VDNI hari ini, Senin (9/9/2019), janji yang pernah diungkapkan ke media kembali bias.

Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianty yang memimpin rombongan melakukan penagihan ke PT VDNI tampak kecewa. Ia merasa, sikap manajemen PT VDNI tidak konsisten dengan janji sebelumnya.

“Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terkait tagihan ke PT VDNI sudah keluar per tanggal 5 Agustus 2019 kemarin. Saat pertemuan, tanggal 20 Agustus yang lalu katanya akan segera di bayar. Hari ini kami turun malah belum ada kesepakatan waktu pembayaran lagi,” ujar Cici dengan nada kesal.

Selama pertemuan dengan pihak manajemen VDNI, Ibu Wakil Bupati Konawe ini tampak terlihat garang. Ia tegas dengan tidak mau berkompromi perihal tunggakan dari PT VDNI. Sebab menurutnya, kegiatan penagihan yang ia lakukan telah sesuai dengan perintah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe.

“Kami datang menagih, payung hukumnya jelas. Ada undang-undang, Perda dan Perbup,” tegas Cici.

Kesimpulan dari pertemuan tersebut, pihak VDNI akan mengajukan surat keberatan pengurangan (nilai retribusi yang akan dibayarkan, red). Prosedur pelayangan keberatan itu juga tertuang dalam Pasal 17 Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Atas keberaran tersebut, pihak VDNI akan melayangkan surat ke Pemda Konawe yang ditujukan ke bupati. Waktu yang diberikan, yakni tiga bulan sejak tanggal keluarnya SKRD (5/8/2019), yakni 5 November 2019. Dalam surat tersebut pihak perusahaan akan menerangkan alasan-alasan terkait keberatannya.

Jika pihak Pemda Konawe menolak keberatan tersebut, maka VDNI diharuskan menyelesaikan kewajibannya segera, paling lambat Novermber 2019. Pembayaran kewajiban tersebut telah tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Kemudian, Perbup Nomor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Konawe.

“Kita akan minta pak bupati supaya cepat merespon surat keberatan dari VDNI, supaya kita segera menagih. Tadi dikasi waktu hingga November,” tandas Cici.

Untuk diketahui, rapat tim percepatan penyelesaikan kewajiban PT VDNI ke Pemda Konawe, selain diikuti Kepala BP2RD, juga oleh pimpinan OPD lainnya. Mereka adalah Kadis Perhubungan, Nuriadin; Plt. Kadis Kesehatan, Mawar Taligana dan Sekretaris Pol PP dan Damkar Konawe, Latif Surangga.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here