Saksi Absen, Sidang Keempat PT NBP Kembali Ditunda

Suasana sidang kasus PT NBP di PN Unaaha.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Sidang lanjutan terhadap tujuh tersangka perkara PT Naga Bara Perkasa (NBP) di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha kembali ditunda, Selasa (28/7/2020). Saksi yang diharapkan hadir dalam sidang ternyata absen. Sidang pun bakal dilanjutkan, Selasa (4/7/2020).

Seperti biasa ketujuh tersangka mengikuti persidangan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conference. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Febrian Ali, SH, MH.

Febrian mengatakan sidang yang akan dilanjutkan pekan depan agendanya, yakni pemeriksaan saksi saksi ahli. Dua saksi ahli yang akan dihadirkan, yakni Bustang dan Yuscita.

“Satu September 2020 itu sudah putusan
pemeriksaan saksi. Besok itu kesempatan terakhir. Soalnya kita mau lanjut ke tahapan selanjutnya. Maka kita lanjutkan pada Minggu yang akan datang, karena saksinya belum hadir. Para terdakwa tetap dalam rumah tahanan, sidang kami tutup,” jelas Febrian Ali sambil mengetuk palu sidang.

Dalam perkara ini, enam tersangka yakni operator alat berat excavator didampingi oleh Kuasa Hukum, Nasrudin SH. Sementara Direktur PT NBP Tuta Hafisa didampingi oleh Kuasa Hukum, Razak Naba.

Perlu diketahui, ketujuh orang tersangka tersebut diduga melakukan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ketujuh orang yang berhasil di tangkap dan ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah Direktur Utama PT NBP, Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya yakni Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenam merupakan operator alat berat excavator di PT NBP.

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Penyidik Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel / biji nikel yang telah diolah.

Atas perbuatannya, ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal 87 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a dan b dan uu RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 20 miliar.

Kemudian Pasal 158 Jo pasal 37 dan pasal 40 ayat (3) dan pasal 48 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara dan dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here