Saksi Mangkir, Sidang Kedua Perkara PT Naga Bara Perkasa Ditunda

Suasana persidangan terhadap tujuh tersangka perkara PT Naga Bara Perkasa (NBP) di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Selasa (14/7/2020) yang dilakukan secara online melalui video conference.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Sidang tahap dua perkara PT Naga Bara Perkasa (NBP) di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Selasa (14/7/2020) kembali digelar. Namun prosesi sidangnya tidak bisa dilanjutkan lantaran saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hadir.

Kepala Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Febrian Ali yang bertundak sebagai Hakim Ketua pada sidang tersebut mengatakan bahwa sidang ditunda. Sidang berikutnya akan berlangsung Selasa, 21 Juli 2020.

“Karena saksi tidak ada lagi, maka sidang kita tunda. Sidang akan kita lanjutkan pada Selasa 21 Juli 2020,” ujarnya.

Selanjutnya, di hadapan JPU dan Kuasa Hukum ke enam terdakwa (dari tujuh orang, red), Febrian mengungkapkan bahwa pada 7 September 2020 nanti perkara ini sudah harus di putus. Sehigga ia berharap jaksa dapat menghadirkan saksi pada sidang berikutnya.

“Hitungannya itu 45 hari saja. Jadi tolong jaksa hadirkan saksi Minggu depan,” pungkasnya.

Pantauan media, prosesi sidangan dilakukan secara online dan real time melalui teknologi video conference. Ketujuh terdakwa mengikuti prosesi sidang dari tempat tahanan di Rutan Kelas II B Unaaha.

Untik diketahui, ketujuh orang terdakwa diduga melakukan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe, Konawe Utara. Pemanfaatan kawanan tidak dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Diantara tujuh terdakwa, salah satunya adalah Direktur Utama PT NBP Tuta Nafisa. Sedangkan enam lainnya merupakan operator alat berat excavator. Mereka adalah Edi Tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), Muh. Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35).

Saat diamankan Polres Konawe beberapa waktu lalu, di Tempat Kejadian Perkara (TKP), penyidik kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel / biji nikel yang telah diolah.

Atas perbuatannya, ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal 87 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a dan b dan uu RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 20 miliar.

Kemudian Pasal 158 Jo pasal 37 dan pasal 40 ayat (3) dan pasal 48 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara dan dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Laporan: redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here