Tanggapi Santai Ancaman Somasi Nirna, Bawaslu Konawe: Itu Hal Biasa

Komisioner Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra (foto: istimewa / TRIBUNKONAWE.COM)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Pemberitaan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang menyudutkan Nirna Lachmuddin sempat ramai beberapa hari belakangan. Hal itu pun membuat Muhammad Julias, kuasa hukum Caleg DPR RI itu geram.

Sabtu (9/2/2019), Julias memberi keterangan pers. Pihaknya mengancam akan menyomasi pihak Bawaslu Konawe. Lebih spesifik somasi itu tertuju kepada Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra. Sebab, dialah yang memberi keterangan pers terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan Nirna di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Selasa (5/2/2019).

Lalu, bagaimana tanggapai Indra terkait ancaman somasi tersebut? Pria yang juga akrab dengan sapaan IEP itu, tampak santai saat memberikan tanggapannya. Menurutnya, somasi bagi Bawaslu itu hal yang biasa.

“Somasi itu adalah bentu keberatan. Itu biasa bagi Bawaslu,” ujar Indra saat dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019).

Menurut Indra, pernyataan kuasa hukum Nirna di media menunjukan kalau yang bersangkutan kita memahami apa yang tengah dikerjakan Bawaslu dalam temuan tersebut. Termasuk penyataan yang menyebut bahwa penyataan Indra di media masih begitu prematur.

“Kuasa hukum Nirna menyebut keterangan saya di media itu prematur. Menurut saya itu keliru, karena dia tidak tahu sudah sejauh mana proses yang telah dilaksanakan sebelum ada keterangan di media,” jelas Indra.

Pria yang berlatarbelakang sebagai advokat itu mengungkapkan, temuan dugaan Pelanggaran Nirna terjadi pada tanggal 5. Sementara Indra memberi keterangan pers pada tanggal 7.

“Artinya, ada jeda dua hari bahwa temuan itu kami proses, termasuk penelusuran saksi dan alat buktinya,” terangnya.

Indra juga mempertanyakan penyataan Julias, yang menyatakan kalau Bawaslu belum melakukan pleno sebelum berbicara ke publik. Inda bahkan balik bertanya, pleno mana yang dimaksud.

“Katanya masalah itu belum diplenokan, saya mau tanya balik, pleno yang mana dulu. Karena pleno tingkat kecamatan terkait temuan itu sudah dilakukan tanggal tujuh, sebelum sebelum ke luar penyataan di media,” tegasnya.

Indra juga menambahkan bahwa informasi yang disampaikan Bawaslu ke media itu bukan informasi yang dikecualikan. Hal yang dikecualikan, misalnya menunjukan form A atau jenis dokumen terkait ke awak media.

“Pada dasarnya yang kami sampaikan itu adalah informasi yang memang patut untuk diketahui publik, karena Bawaslu adalah lembaga yang terbuka. Ini juga untuk mengedukasi Caleg lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama,” tandasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here