Tujuh Terdakwa Kasus PT Naga Bara Perkasa Jalani Sidang Perdana

Prosesi sidang di PN Unaaha perkara PT NBP.

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Kabupaten Konawe, Sultra menggelar sidang perdana terkait kasus yang menjerat bos dan karyawan PT Naga Bara Perkasa (NBP), Senin (7/7/2020). Agenda sidang yakni memberikan dakwaan terhadap ketujuh tersangka.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Febrian Ali, SH, MH. Ketujuh terdakwa mengikuti sidangan secara online dan real time melalui teknologi video conference.

Enam terdakwa dalam kasus ini merupakan operator alat berat Excavator. Mereka adalah
Edi tuta (53), Ilham (20), Arinudin alias Pele (44), kemudian Muh Alfat (22), Rahman (21) dan Sultra (35). Keenamnya didampingi oleh pengacaranya, Nasrudin SH. Sementara, Direktur PT NBP Tuta Nafisa, belum diketahui siapa pengacaranya.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum para terdakwa tidak menolak dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Konawe. Sidang pun akan kembali dilanjutkan, Selasa (14/7/2020) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Kasi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Konawe Gideon Gultom, SH yang ditemui di PN Unaaha mengatakan bahwa perkara PT NBP ini masih pembacaan dakwaan. Sehingga belum dapat memberikan penjelasan terlalu jauh tekait perkara tersebut.

“Masih ada sidang pemeriksaan saksi, pemriksaan terdakwa, jadi masih panjang prosesnya,” ujarnya.

Terkait penerapan pasal kepada terdakwa, Gideon mengatakan semua akan dilihat nanti di fakta persidangan terkait apa yang terungkap nanti. Gideon tak menampik bahwa peran sentral dalam kasus ini ada sama Terdakwa Tuta Nafisa selaku Direktur PT NBP. Namun kata dia, JPU saat ini fokus membuktikan perbuatan para terdakwa di persidangan.

“Nanti kita akan buktikan peran mereka. Ada Direktur Perusahaan, ada Manajer Operasional dan Operator alat berat,” jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Konawe Utara menangkap tujuh orang tersangka atas dugaan pemanfaatan kawasan hutan lindung di Blok Matarepe Konawe Utara tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), penyidik kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa empat unit excavator dan 300 ton ore nikel yang telah diolah. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka tersebut dikenakan pasal 87 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a dan b dan uu RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 20 miliar.

Kemudian Pasal 158 Jo pasal 37 dan pasal 40 ayat (3) dan pasal 48 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan pasal 56 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara dan dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here