Usulan PAW Berlanjut, Nasib Ardin Dilempar ke Tangan Kery

Ketua DPRD Konawe, H. Ardin (kiri). Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (kanan).

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – DPRD Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna penggantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Konawe dari fraksi PAN masa jabatan 2019-2024, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut dihadiri 24 anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Konawe, Kadek Rai Sudiani dan Wakil Ketua II, Risdianto. Lima fraksi yang ada di DPRD Konawe turut hadir, termasuk fraksi Konawe Gemilang yang di dalamnya tergabung anggota dewan dari PAN, Golkar, PKS dan Nasdem.

Interupsi sempat mewarnai rapat. Salah satunya datang dari Ketua Fraksi Konawe Gemilang, Hariyadi. Politisi PAN itu, meminta agar pihaknya diberi waktu untuk menunjukan bukti surat penarikan SK DPP PAN yang keluar Oktober 2020 lalu. Pihaknya masih akan melakukan konsultasi dengan DPP PAN.

Wakil Ketua I DPRD Konawe, Kadek Rai Sudiani dan Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto saat memimpin rapat pembahasan seputar PAW pimpinan DPRD Konawe.

Interupsi itu disanggah Kadek Rai Sudiani yang memimpin rapat. Legislator Gerindra itu mengatakan kalau SK DPP PAN tentang PAW Ketua DPRD, telah keluar Oktober lalu. Mengapa dalam jeda waktu 3 bulan, tidak ada komunikasi pihak DPD PAN kepada DPP PAN.

“Paling tidak, seharunya ada surat dari DPD yang menyatakan kalau SK DPP PAN itu telah ditarik. Tapi nyatanya, surat itu tidak ada yang masuk ke kami (lembaga DPRD Konawe, red),” ujar Kadek.

Situasi sempat memanas ketika anggota fraksi Konawe Gemilang lainnya, H. Abdul Ginal Sambari meminta agar dirinya diberi waktu untuk berbicara. Legislator Golkar ini meminta agar pihak PAN diberi kesempatan untuk konsultasi dengan DPP, sembari menunggu surat pencabutan SK DPP bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/429/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, tentang PAW Ketua DPRD Konawe dari H. Ardin kepada Benny Setiadi Burhan.

“Alangkah tidak ada marwahnya dewan yang terhormat ini kalau hari ini kita memutuskan sesuatu, tetapi tiba-tiba besok ada SK pencabutan dari DPP PAN yang kemudian harus membatalkan hasil rapat hari ini. Saya hanya ingin kita menjaga marwah lembaga kita,” jelasnya.

Meski demikian, permintaan agar DPRD Konawe memberi waktu kepada internal PAN melalukan konsultasi tetap ditolak Wakil Ketua I DPRD Konawe. Hal itu pun membuat fraksi Konawe Gemilang meradang. Mereka pun memilih untuk walk out atau meninggalkan ruang sidang paripurna. Alhasil, anggota dewan yang berada di sidang paripurna tidak quorum lagi. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto juga walk out dari ruang sidang.

“Saya rasional saja. Kalau sidang sudah tidak quorum berarti tidak bisa lanjut lagi,” katanya kepada awak media.

Sementara itu, karena anggota dewan di ruang sidang tidak quorum, pimpinan sidang pun melakukan skors selama 1 jam. Selanjutnya, dengan kondisi tidak quorum sidang tetap dilanjutkan dengan menghasilkan rekomendasi yang akan diberikan kepada bupati Konawe.

Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang, H. Alaudin menuturkan, meski kondisi rapat tidak quorum, pihaknya tetap melanjutkan rapat dan itu sah sesuai aturan. Adapun hasil rapatnya lanjut Alaudin, adalah rekomendasi yang akan diberikan kepada bupati Konawe. Rekomendasi tersebut terkait tindaklanjut SK DPP PAN tentang PAW Ketua DPRD Konawe.

Suasana rapat paripurna DPRD Konawe.

Menurut Alaudin, rekomendasi DPRD Konawe akan sesegera mungkin kami berikan ke Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa. Surat rekomendasi tersebut tetap akan teregistrasi dari sekretariat DPRD.

“Berdasarkan undang-undang, surat tersebut harus diproses Bupati Konawe paling lama tujuh hari. Selanjutnya harus sesegera mungkin diberikan kepada gubernur. Di gubernur paling lama dua minggu sudah harus ada keputusan terkait PAW,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Konawe periode 2014-2019.

Laporan: Mj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here