Wabup Konawe Godok Sejumlah Kebijakan untuk Atasi Harga Gabah

Wabup Konawe, Gusli Topan Sabara (baju putih) didampingi Kepala Disperindagkop Konawe, Jahiuddin dan Kepala Bulog Konawe, Yusran Yunus saat menggelar konfrensi pers terkait langkah pemerintah untuk mengatasi harga gabah di Konawe. (Foto: Mas Jaya)

TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Beberapa wilayah di Kabupaten Konawe kini tengah dalam musim panen. Namun, harapan petani untuk meraup untung ternyata masuk jauh panggang dari api.

Harga gabah kering panen yang seharusnya dibeli senilai Rp4200, justru merosot. Laporan yang sampai ke telinga Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara (GTS) harga gabah kering panen bahkan sampai ke angka Rp3500.

Menanggapi keadaan tersebut, GTS langsung menggelar rapat dengan Bulog dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Konawe terkait. Hasilnya, melahirkan sejumlah rencana kebijakan untuk menyelamatkan petani Konawe.

GTS menerangkan, saat ini kapasitas gudang Bulog Konawe hanya 5000 ton beras atau kalau dikonversi ke gabah hanya 10.000 ton. Sementara gabah petani yang belum tertampung per panennya sebanyak 150 ribu ton. Untuknya itu, perlu ada kebijakan yang dapat menyerap gabah dan beras petani dengan harga yang bersaing.

Untuk mencari solusi tersebut GTS bakal mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pertama, GTS akan kembali menggelar rapat bersama OPD terkait untuk membuat rancangan SK Bupati Konawe tentang mekanisme pendistribusian beras untuk ASN Konawe.

Menurut GTS, di Konawe ada sekira 7000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka punya tunjangan beras senilai 10 kg per bulan. Sehingga jika dari tunjangan ini total beras petani yang dapat terserap tiap bulannya bisa mencapai 70 ton beras.

“Untuk ASN nanti kita kasi beras yang premium. Teknisnya nanti akan kita atur. Terkait regulasi ini saya sendiri juga akan koordinasi dengan pak Bupati (Kery Saiful Konggoasa, red),” ujarnya saat menggelar konfrensi pers di ruang kerjanya usai menggelar rapat.

Sementara untuk kebijakan yang kedua, Pemda Konawe juga akan merancang kebijakan pendistribusian beras petani Konawe agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Saat ini ada tiga perusahaan yang disasar, yakni perusahaan pengolah nikel, PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) dan dua perusahaan sawit, seperti PT Tani Prima Makmur (TPM) dan PT Utama Agrindo Mas (UAM).

GTS menjelaskan, Di tiga perusahaan tersebut ada kurang lebih 22 ribu karyawan. Kalau masing-masing dari mereka ada tunjangan beras 10 kg, maka beras petani yang bisa diserap tiap bulannya lewat Bulog bisa mencapai 220 ton beras premium.

“Tingginya serapan ini juga akan berdampak positif terhadap nasib warga Konawe yang 70 persennya adalah petani,” jelasnya.

Sedangkan untuk kebijakan yang ketiga, Pemda Konawe akan meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Konawe untuk mengambil alih, SRG (Sistem Resi Gudang) yang ada di Kecamatan Wonggeduku Barat. Nantinya, SRG akan digodok untuk menjadi usaha konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kalau di sana ada 60 desa dan masing-masing desa menginvestasikan dananya Rp200 juta, maka akan terkumpul uang senilai Rp12 M modal usaha,” terangnya.

Lanjut GTS, kalau program tersebut berhasil jalan, maka hal tersebut akan jadi pionir. Dalam artian ada terobosan yang dilakukan pemerintah desa lewat konsorsiumnya untuk menyelamatkan para petani ketika musim panen. Di mana, gabah petani akan dibeli oleh SRG dan konsorsoum desa dengan harga yang kompetitif.

“Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu pada Bulog saja. Tetapi juga bisa lewat SRG,” pungkasnya.

Laporan: Mas Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here